Sejarah
Kegiatan statistik di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang ke-36 (Herman Willem Daendels) sebagai perwakilan koloni Belanda-Perancis. Dengan data statistik, pemerintah memiliki pegangan dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dalam mengeksploitasi wilayah, khususnya Pulau Jawa, daerah tugasnya yang harus dilindunginya dari tentara Inggris.
Setelah koloni Belanda-Perancis jatuh ke tangan Inggris, yang menjadi gubernur jenderal di Hindia-Belanda adalah Stamford Raffles. Sekitar tahun 1815, sensus penduduk pertama kali dilakukan dengan cakupan wilayah Jawa dan Madura. Sensus Penduduk tersebut telah menyatakan jumlah penduduk Pulau Jawa sebesar 4.615.270 jiwa.
Dengan perkembangan kegiatan statistika, pada tahun 1821 diterbitkan Statistics Year Book yang pertama. Ide pembuatan Statistics Year Book dirancang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Publikasi ini merupakan awal mula buku Statistik Indonesia yang kita kenal saat ini. Namun sejarah mencatat bahwa publikasi tersebut belum sepenuhnya mulus. Hal yang menjadi penyebab diantaranya banyak daerah yang belum sepenuhnya siap menyajikan data seperti yang telah dirancang oleh Van der Capellen. Tahun 1849 merupakan era baru bagi perstatistikan di Hindia-Belanda. Pada masa ini, barulah publikasi Statistics Year Book yang pernah diidamkan oleh Van der Capellen mulai dapat diterbitkan secara teratur. Publikasi tersebut berisi kumpulan data sosial-politik dan ekonomi (Staatkundige en Staatthuishoudkundige Jaarboekjes).
Pada tahun 1864 ditetapkan dinas khusus yang bertanggung jawab pada pengadaan dan penyusunan publikasi statistik (Afdelling Statistiek), dibawah Pusat kegiatan kantor statistik ini kemudian pindah ke Jakarta pada tanggal 24 September 1924 dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS) atau dalam bahasa Indonesia Kantor Pusat Statistik, tepatnya di Weltevreden, Batavia-Centrum (Jakarta Pusat). Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan pemerintah Hindia – Belanda. Pada tahun 1930 dilakukan suatu kegiatan monumental oleh lembaga ini, yaitu Sensus Penduduk yang pertama dilakukan di seluruh Indonesia.
Pada tahun 1942-1945 CKS beralih dibawah kekuasaan pemerintah militer Jepang, dengan nama Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu. Kegiatan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan perang/militer dan berada di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu).
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Abdul Karim Pringgodigdo.
Pada awal tahun 1946 bersamaan dengan berpindahnya kegiatan Pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, kegiatan KAPPURI pun dipindahkan ke Yogyakarta dipimpin oleh Semaun. Sementara itu, Pemerintah Federal Belanda (NICA) di Jakarta mengaktifkan kembali CKS yang sempat dikuasai Jepang. Ketika pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, pusat kegiatan pemerintahan RI pun kembali ke Jakarta. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., kedua lembaga, yaitu KAPPURI dan CKS diintegrasikan menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131 Tahun 1957, Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan Keppres X Nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik yang tanggung jawab dan wewenangnya berada langsung di bawah Perdana Menteri.
Kegiatan Badan Pusat Statistik
Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS berusaha memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi maupun sosial, seperti pertanian, pertambangan, industri, komunikasi perdagangan, kependudukan, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik menyatakan bahwa kegiatan statistik ditujukan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.
Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
- Sensus
- Survei
- Studi Khusus
- Kompilasi Produk Administrasi
Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar mengamanatkan bahwa kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh BPS. Statistik bidang ekonomi mencakup statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan dan harga, dan statistik lintas sektor yang dikumpulkan melalui:
| Sensus Ekonomi (SE) | Survei Statistik Perusahaan Konstruksi |
| Sensus Pertanian (ST) | Survei Statistik Perusahaan Listrik, Gas, dan Air Minum |
| Survei Biaya Hidup | Survei Statistik Perusahaan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
| Survei Ekonomi Antar Sensus (Setas) | Survei Statistik Perusahaan Pertambangan dan Penggalian |
| Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) | Survei Statistik Perusahaan Peternakan dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) |
| Survei Perusahaan Berbadan Hukum Sektor Perdagangan dan Angkutan | Survei Statistik Potensi Desa |
| Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ekonomi | Survei Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel |
| Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Pertanian | Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian |
| Survei Statistik Harga Konsumen | Survei Susut Pascapanen |
| Survei Statistik Harga Perdagangan Besar | Survei Usaha Tidak Berbadan Hukum Terintegrasi (Susi) |
| Survei Statistik Harga Produsen Gabah | Survei Volume Penjualan Eceran Beras |
| Survei Statistik Harga-harga di Pedesaan | Kompilasi Data Statistik Ekspor |
| Survei Statistik Industri Karet Remah | Kompilasi Data Statistik Impor |
| Survei Statistik Investasi | Kompilasi Data Statistik Komunikasi |
| Survei Statistik Keuangan Daerah | Kompilasi Data Statistik Pariwisata |
| Survei Statistik Lembaga Keuangan | Kompilasi Data Statistik Perhubungan Laut dan Pengapalan Barang |
| Survei Statistik Perkebunan Besar | Kompilasi Data Statistik Perhubungan Udara |
| Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | Penyusunan Neraca Arus Dana |
| Survei Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) | Penyusunan Neraca Sosial Ekonomi Nasional |
| Survei Statistik Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HIT) | Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional dan Regional (PDB dan PDRB) |
| Survei Statistik Perusahaan Industri Besar/ Sedang | Penyusunan Tabel Input-Output Nasional dan Regional |
Statistik bidang kesejahteraan rakyat (kesra) mencakup statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik sosial ekonomi nasional, dan statistik lintas sektor yang dikumpulkan melalui:
| Sensus Penduduk (SP) | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul demografi dan kesra |
| Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) | Survei Statistik Perumahan dan Permukiman |
| Kompilasi Data Hasil Registrasi Penduduk | Survei Potensi Desa (Podes) |
| Survei Penduduk/Demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi) | Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup |
| Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Kompilasi Data Statistik Kesehatan |
| Survei Statistik Upah Buruh (SUB) | Kompilasi Data Statistik Pendidikan |
| Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Inti | Kompilasi Data Statistik Kriminal |
Data Strategis Badan Pusat Statistik
Dari sekian banyak data yang disajikan BPS, terdapat beberapa data yang penyebarannya ditunggu berbagai pihak dan bernilai strategis. BPS menyebut data jenis tersebut sebagai data strategis yan mencakup pengertian tidak ada institusi lain yang menyusun data tersebut, banyak digunakan untuk berbagai kajian, menggambarkan fenomena dan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, dan kemunculannya dinantikan berbagai pihak.
Pengguna data strategis sangat luas, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Beberapa contoh data strategi yang dikeluarkan BPS adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi inflasi, Ketenagakerjaan, Statistik kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP), Angka produksi padi dan palawija, dan Ekspor-impor.
Penyebaran dan Pelayanan Informasi Badan Pusat Statistik
Penyebarluasan data/informasi statistik oleh BPS dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:
- Rujukan Statistik
BPS memiliki Sistem Informasi Rujukan Kegiatan Statistik (SiRusa) sebagai suatu situs web yang menyediakan informasi metadata kegiatan statistik yang ada di Indonesia, dalam rangka menunjang terbentuknya Sistem Statistik Nasional (SSN). SiRusa dapat diakses dengan mengetikkan alamat sirusa.bps. go.id.
2. Publikasi Statistik
Pengertian dari Publikasi Statistik adalah informasi statistik yang dikemas baik dalam bentuk media cetak seperti buku maupun media elektronik seperti publikasi elektronik dan internet. Publikasi ini merupakan produk yang memaparkan hasil kegiatan BPS secara lengkap dan rutin. Publikasi Statistik sendiri terdiri dari beberapa media yaitu:
- Konferensi Pers
- Publikasi Cetak
- Publikasi Elektronik
- Situs Web
- Media Lainnya (Seminar, leaflet, buklet, dll)
- Layanan dan Promosi Statistik
Bentuk pelayanan utama BPS sebagai sentral data adalah melayani permintaan data dari pengguna data baik dari kalangan peneliti, mahasiswa, maupun kalangan umum. Bentuk layanan tersebut dapat diakses secara langsung dengan datang ke kantor BPS, melalui telepon, surat elektronik maupun situs web. Selain itu, BPS juga menyediakan layanan konsultasi statistik
Sumber:
https://www.bps.go.id